Sumber daya yang berpotensi dalam organisasi pemerintahan desa disebut aset desa. Aset desa merupakan unsur penting dalam menunjang operasional jalannya pemerintahan desa yang memiliki potensi besar bagi pendapatan desa. Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan aset desa adalah barang  milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau perolehan Hak lainnya yang sah. Pada bagian II pasal 76 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil petanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. Aset desa yang berupa kekayaan asli milik desa yang berupa tanah, pasar, bangunan, dan lain-lain merupakan sumber daya yang dimiliki oleh desa untuk menunjang proses penyelenggaraan pemerintahan desa.

Ditetapkannya peraturan pengelolaan aset desa agar pengelolaan aset desa dapat berjalan secara teratur. Rangkaian pengelolaan aset desa dilakukan untuk mengatur pengelolaan aset desa dengan baik dan benar sehingga memiliki manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, bagi masyarakat desa, serta sebagai acuan pemerintah desa dalam mengelola aset desa yang dimilikinya. Pengelolaan aset desa salah satunya terletak pada kegiatan penatausahaan. Tahap penatausahaan dalam pengelolaan aset desa berhubungan dengan data akurat mengenai aset desa. Yang mana ditahap ini merupakan tahap yang mempengaruhi keseluruhan dalam proses pengelolaan aset desa. Penatausahaan aset desa juga bagian dari pengamanan administrasi aset desa. Dalam Peraturan, penatausahaan dan pengamanan administrasi memiliki fungsi yang sama yakni menyediakan data aset desa.

Banyaknya jumlah aset desa, jika tidak memiliki manajemen pencatatan  yang baik maka akan sulit untuk terketahui. Pentingnya manajemen dalam  pengelolaan aset desa, apabila aset desa tidak tertib dalam manajemennya,  Maka dapat menimbulkan masalah dikemudian hari. Seperti yang dikatakan  oleh Siregar dalam bukunya “Manajemen Aset” (2004:561) salah satu masalah  utama pengelolaan aset desa adalah ketidaktertiban dalam pengelolaan data  aset. Ketidaktertiban itu dapat menyebabkan pemerintah desa mengalami kesulitan untuk mengetahui secara pasti aset yang dikuasai maupun yang dikelolanya.